Dilema Status RSBI di Sekolah-Sekolah Negeri

Ketika aku mendapatkan SMS dari seorang sahabat bernama Dhitta Puti Sarasvati mengenai  "Sidang RSBI"di Mahkamah Konstitusi aku ingin sekali untuk menghadiri sidang tersebut yang ternyata itu sidang terakhir.  Dengan penuh semangat aku membawa motor dan tancap gas ke Mahkamah Konstitusi yang terletak di depan Monas - ya walaupun sedikit terlambat, menurutku tak apalah.  Karena di lantai 2 sudah penuh akupun bergegas menggunakan tangga untuk ke lantai 3.

Beberapa saksi sudah mengutarakan pendapatnya di muka sidang, salah satunya sekolah SMP 1 Lumajang yang RSBI. Ada beberapa point yang saya dengar dan catat yaitu :

1) Yang menjadi keunggulan adalah Kelas > Kelasku kamar belajarku
2) Penggunaan Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah (sangat dijunjung)
3) Pemilihan guru juga ditentukan bersama > Ditegaskan bahwa semua guru mempunyai potensi yang sama
4) Gamelan IT > Sebagai Mascot program

Menurut Musni Umar Ph.D (Ketua Komite SMA 70 RSBI tahun 2009 - 2011)

Sekolah unggulan plus ditempelkan embel-embel RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf International), bahwasanya pendidikan itu untuk semua (Education for all). Namun kenyataannya adanya RSBI menimbulkan tidak adanya unsur pemerataan pendidikan.  Mengapa dikatakan demikian :

1) RSBI hanya untuk ORANG KAYA saja
2) Terbagi menjadi Kelas REGULER  > SDDB Rp. 11.200.000
                                                          > Sumbangan Rutin Rp. 425.00
                             Kelas CIB (Akselarasi) > SDDB 11.200.000
                                                                 > Sumbangan rutin 1.000.000
                             Kelas International > I : 31.000.000
                                                          > II : 24.000.000
                                                          > III : 18.000.000

Dalam Pancasila tertuang sila ke 5 "KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. Pernyataan ini semakin tidak sinkron dan menjadi tidak adil karena hanya mereka yang kaya saja yang bisa bersekolah di RSBI ini - menurut Pak Musni disinilah letak ketidakadilan :

1) Ketidakadilan antar siswa yang kaya dan yang miskin

2) Ketidakadilan antar kepala sekolah dan guru > dimana harus membayar THR ke Kepala Sekolah juga

3) Ketidakadilan antar sekolah

4) Ketidakadilan dengan orang tua siswa > seharusnya menjadi subsidi pemerintah sebesar 15 M, tetapi sebesar 10,3 M (harus ditanggung oleh Orang tua murid) dan 4,7 M ( Pemerintah).

Untuk Mewujudkan sekolah yang berkualitas internasional tidak harus menggunakan nama RSBI. Buktinya : 

*** Sekolah dengan lulusan TERBAIK pada sekolah : 1) SANTA URSULA
                                                                                   2) KRISTEN PENABUR
                                                                                   3) LAB SCHOOL KEBAYORAN BARU

*** Di Kelas International di sekolah SMA RSBI favorit ternama di kawasan Jakarta Selatan pada tahun 2010 ada 2 siswi yang tdak lulus ujian nasional.  Sebenarnya untuk bisa masuk ke beberapa Universitas Unggulan seperti ITB tidak ada kaitannya dengan RSBI.

*** RSBI > Sekolah diatas sekolah bahwa untuk dapat menerima raport harus membayar

*** Yang membedakan adalah LAYANAN SERTIFIKAT dari CAMBRIDGE Univ. (berapa puluh juta sekolah harus membayar lisensi untuk ini). Dan ada beberapa saksi lainnya

Sekarang Menurut Staf Ahli Pendidikan,menghadirkan
1) Daoed Joesoef
2) Prof. Tilaar

Menurut Daoed Joesoef, RSBI tidak sesuai dengan konstitusi > dengan TEGAS SANGAT MENENTANG dan secepatnya harus dibubarkan RSBI.  Dengan alasan :

1) Dengan penggunaan bahasa asing telah menghianati SUMPAH PEMUDA
2) Bahasa yang melambangkan KULTURAL
3) Bahasa adalah ekspresi dari manusia
4) Bahasa merupakan alat pemersatu bangsa

Kesimpulannya bahwa RSBI bertentangan dengan Roh UUD 1945 :

1) Menggunakan benchmark dari negara-negara Industri
2) Tidak mengakui kemerdekaan dan kebudayaan
3) Menggerus nasionalisme dan rasa sosial peserta didik
4) Pemerintah telah keliru terhadap kebudayaan
5) Men of Intellect bukan Men of Cultural -> menjadi manusia yang berkarakter Indonesia

Jadi pendidikan yang seharusnya adalah :

"PENDIDIKAN YANG BERKEBUDAYAAN SERTA BERKARAKTER (MEN OF CULTURAL) DAN SEMUA ANAK INDONESIA BERHAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS"

Valentina Palma Sastrodiharjo
Selasa, 15 Mei 2012 Mahkamah Konstitusi